Kontras Minta Jokowi Cabut TR Penghinaan RI-1

  • Whatsapp

TELEGRAF,- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mencabut telegram rahasia (TR) terkait pemidanaan terhadap penghina presiden.

Dilansir dari CNN.com, bahwa pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta masyarakat tak segan dalam memberi masukan hingga kritik demi perbaikan pelayanan publik.

Namun, pernyataan Jokowi itu kemudian disambut sinis publik, terutama di media sosial, di mana banyak netizen mencibir dengan mengaitkannya dengan fenomena pendengung (buzzer) hingga ancaman pasal pidana.

“Cabut Surat Telegram Kapolri yang tentang pasal penghinaan presiden,” ujar Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/2).

Rivan menilai pernyataan Jokowi soal permintaan kritik ironis. Pernyataan tersebut menurut dia justru menunjukkan Jokowi tak mengamati situasi dan kondisi kebebasan sipil.

Jokowi, menurut Rivan harusnya bertanggung jawab terhadap warga yang menjadi korban selama ini menjadi korban sipil. Baik karena UU ITE maupun oleh Surat Telegram Penghinaan Presiden.

“Jika presiden benar-benar meminta kritik keras, ia bisa memulainya dengan bertanggung jawab kepada orang-orang yang menjadi korban pembatasan kebebasan sipil,” imbuhnya.

Telegram Kapolri dimaksudkan Rivan adalah adalah bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020. Telegram itu berisi tentang penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Ada dua poin, yang masing-masing berisi lima dan tujuh subpoin. Pada poin 1c bertuliskan tentang bentuk pelanggaran ‘penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah’. Untuk penanganannya, pada telegram tersebut ditulis bahwa Kapolri meminta menggunakan pasal 207 KUHP.

Telegram itu terbit pada awal April 2020. Atas TR yang terbit pada masa Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tersebut, Irjen Pol Argo Yuwono yang kala itu masih Karopenmas Polri dengan pangkat Brigjen menyatakan, “Itu kan acuan saja untuk anggota reskrim (Reserse Kriminal).”

TR ini pun mengundang kritikan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah,” ujar SBY dalam tulisan artikelnya yang diunggah ke akun Facebook, Rabu, (8/4/2020).

“Bahkan disertai dengan ancaman untuk “mempolisikan” warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara,” lanjutnya.

Terkait pernyataan terbaru Jokowi soal minta dikritik, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah memang membutuhkan hal tersebut. Ia pun mengibaratkan kritik, termasuk dari media massa sebagai jamu.(*)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *