JAKARTA,- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pastikan pemerintah bakal mendapat harga murah dari pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dimana divestasi ini merupakan salah satu syarat perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041 mendatang.
Lewat divestasi 10 persen, pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 61 persen, setelah sebelumnya memegang 51 persen saham.
“Freeport gini lho, Freeport itu penambahan saham 10 persen tidak ada dibayar valuasi, sekecil mungkin itu, pasti akan lebih murah banget,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2023).
Ia melanjutkan, untuk jumlah angkanya nanti, Bahlil akan mengungumkannya sekitar dua minggu mendatang.
“Angkanya itu saya akan umumkan 2 minggu lagi, kalian tunggu 2 minggu lagi,” ucap Bahlil.
Selain itu, ketika Presiden RI melakukan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir dan bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Amerika Serikay pada Senin (13/11/23) lalu, Jokowi merasa senang lantaran rencana divestasi saham sebesar 10 persen sudah mencapai tahap akhir.
Jika divestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PTFI ini diputuskan, maka IUPK Freeport setelah tahun 2041 bisa segera keluar karena masa ijin usahanya 2 X 10 tahun.
Sementara untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selain berkomitmen melepas 10 persen saham untuk pemerintah Indonesia.